Home / berita umum / BPN Prabowo Jelaskan Tidak Ada Rencana Untuk People Power

BPN Prabowo Jelaskan Tidak Ada Rencana Untuk People Power

BPN Prabowo Jelaskan Tidak Ada Rencana Untuk People Power – Jubir Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menjelaskan pihaknya tidak punyai gagasan menjalankan pergerakan people power dalam menanggapi hasil Pemilu 2019.

Ia mengatakan pihaknya menyerahkan pergerakan people power terhadap rakyat sebab pergerakan people power adalah kehendak rakyat.

” [Gerakan] people power itu kehendak rakyat, ya terserah rakyat saja, ” kata Andre melalui pesan singkat, Jumat (10/5) .

BPN, menurut Andre, dapat tetap meniti langkah yg sama dengan konstitusi dalam proses Pemilu 2019, antara lainnya dengan mendatangi Bawaslu buat melapor tentang pendapat kebohongan yg terbangun, sistematis, serta masif (TSM) .

Andre berbicara pihaknya menyangka berlangsung kebohongan sehubungan pemenangan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden nomer urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kebohongan itu berlangsung dari sebelum sampai hari penyelenggaraan pengambilan suara berjalan.

” Kami menyangka kebohongan sehubungan pemenangan pasangan 01 yg berlangsung bukan sekedar kala babak pencoblosan itu saja. Namun kebohongan berlangsung dari sebelum pencoblosan alias terbangun, sistematis, masif, serta brutal, ” papar Andre.

Gagasan tindakan people power itu pertama dilemparkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais kala tindakan 313 di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) yang lalu.

Tindakan 313 menuntut supaya KPU menjalankan penentuan umum 17 April 2019 lewat cara adil serta jujur. Kala itu Amien mengemukakan Ia mengemukakan mobilisasi massa dapat dikerjakan kalau team kampanye Prabowo mendapatkan bukti kebohongan pemilu lewat cara sistematik, terarah serta masif. Tapi ia mengharapkan kebohongan itu tidak berlangsung.

” Kami tidak dapat ke MK , kami langsung people power, ” kata Amien Rais di muka kantor Komisi Penentuan Umum (KPU) , Jakarta.

Gagasan pergerakan people power lantas mendapatkan tanggapan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yg meneror dapat memakai clausal sehubungan tindak pidana makar.

Menurutnya, peraturan yg tertuang dalam Clausal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu dapat dimanfaatkan seandainya pergerakan people power mempunyai kandungan faktor pingin menjatuhkan pemerintahan.

” Jika andaikan ada ajakan buat gunakan people power, itu pengerahan umum buat lakukan penyampaian opini, harus lewat proses ini. Jika tidak memakai proses ini, ditambah lagi jika ada bahasa dapat menjatuhkan pemerintah, itu clausal 107 KUHP jelas, ” kata Tito kala bicara di Rapat Kerja Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5) .

About penulis77