Home / berita umum / Kemnaker Gagalkan Pengiriman 20 Calon PMI Ilegal ke Singapura dan Malaysia

Kemnaker Gagalkan Pengiriman 20 Calon PMI Ilegal ke Singapura dan Malaysia

Kemnaker Gagalkan Pengiriman 20 Calon PMI Ilegal ke Singapura dan Malaysia – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kerjakan pemeriksaan mendadak di penampungan pekerja PT Mangga Dua Mahkota yg berada di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam sidak ini, Kemnaker sukses menggagalkan pengiriman 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Singapura serta Malaysia.

” Dalam sidak itu, kami dapatkan realitas tersedianya penampungan yg gak pantas serta gak sesuai sama peraturan. Kami juga mengamankan 36 calon pekerja migran yg akan pergi ke Singapura serta Malaysia, ” kata Kasubdit Perlindungan TKI Direktorat Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Yuli Adiratna dalam info terdaftar, Selasa (25/9/2018) .

Sidak paduan yg dikerjakan pada Senin (24/9/2018) malam hari ini sertakan Tubuh Nasional Peletakan serta Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak, dan Tubuh Reserse Kejahatan Polri. Sidak ini dilandasi laporan orang yg mencurigai tersedianya calon pekerja migran nonprosedural.

Sehabis dikerjakan pengecekan, 20 dari 36 calon pekerja migran gak punyai kriteria dokumen komplet. Bekasnya, sejumlah 16 pekerja migran, punyai dokumen komplet serta empat pekerja udah beroleh visa sembari tunggu keberangkatan.

Beberapa PMI yg ditangkap di penampungan itu datang dari bermacam daerah, salah satunya Sulawesi, Lampung, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur.

” Sejumlah 20 pekerja migran yg terindikasi akan pergi dengan cara ilegal kita data serta bawa serta ke Rumah Perlindungan serta Trauma Center Kementerian Sosial untuk setelah itu difasilitasi dipulangkan ke kampung halamannya semasing, ” kata Yuli.

Seterusnya, Kemnaker tetap akan memahami perkara ini kendati PT Mangga Dua Mahkota adalah perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) yg beroleh izin sah dari Kemnaker.

Selain itu, Direktur Peletakan serta Perlindungan Tenaga kerja Luar Negeri Soes Hindharno menuturkan Kemnaker akan berikan hukuman tegas pada P3MI kalau diketemukan tersedianya pelanggaran aturan perundangan, lebih yg dikerjakan dengan cara nonprosedural.

” Pemerintah tetap akan mengamati proses peletakan tenaga kerja ke luar negeri. Apabila bisa di buktikan kerjakan pelanggaran, perusahaan mengenai akan dikenai hukuman tegas. Untuk isyarat tersedianya tindak pidana, kami berikan pada pihak kepolisian untuk mendalaminya, ” kata Soes.

About admin