Home / berita umum / PAW Masal Di Malang Di Percepat

PAW Masal Di Malang Di Percepat

PAW Masal Di Malang Di Percepat – Perubahan Antar Waktu (PAW) buat 41 anggota DPRD Kota Malang terlibat korupsi massal dipercepat. Pengurusan prasyarat administrasi dikerjakan satu atap di kantor dewan mulai ini hari. Gagasannya, pelantikan akan diselenggarakan Senin (10/9) minggu kedepan.

“Hasil dari ketetapan dari pertemuan semua partai politik serta Plt Wali Kota Malang, menyetujui ada percepatan PAW. Mulai ini hari, pengurusan prasyarat administrasi dikerjakan di DPRD,” papar Plt pimpinan DPRD Kota Malang Abdulrachman pada, Kamis (6/9/2018).

Sesuai dengan sistem PAW, caleg alternatif mesti menyerahkan beberapa prasyarat administrasi menjadi langkah pemungutan ketetapan PAW. Prasyarat itu salah satunya SKCK, bebas narkoba, administrasi kependudukan, dan kelengkapan administrasi di partai politik semasing.

Mulai ini hari, dari kepolisian, KPU, Bawaslu, serta partai politik akan tiba ke DPRD. Untuk memudahkan serta percepat kelengkapan berkas PAW, bila umumnya cuma dapat dikerjakan sendiri-sendiri,” papar politisi PKB ini.

Abdulrachman memberikan, percepatan proses PAW ini dapat menguber kembali manfaat DPRD Kota Malang menjadi legislasi, budgeting serta pengawasan. Diluar itu, untuk selekasnya menggerakkan agenda terpenting, seperti bahasan ABPD-perubahan 2018, perancangan APBD tahun 2019, dan pelantikan Wali Kota Malang dipilih periode 2018-2023.

“Jika kita saat ini jadikan contoh KPK dalam perlakuan tindak korupsi, karena itu kita akan memberi contoh bagaimana langkah cepat menanggapi efek dari perlakuan KPK. Yaitu dengan pengurusan administrasi PAW satu atap serta percepat hasilnya, yang umumnya menghabiskan waktu hampir 21 hari,” katanya.

Dia menuturkan gagasannya Gubernur Jawa Timur Soekarwo akan ada ke Kota Malang di tandatangani berkas beberapa calon anggota DPRD yang diambil ganti 41 anggota terlibat korupsi massal.

“Gubernur akan hadir, untuk tanda-tangan, supaya Senin minggu kedepan dapat selekasnya ada pelantikan,” tegas Abdulrachman.

Sesaat Ketua DPC PDIP Kota Malang I Made Rian mengutarakan, partainya telah sah memecat 9 anggota dewan yang terlibat masalah dengan KPK.

Menanggapi ketetapan DPP PDIP itu, partai juga sudah mempersiapkan 9 orang alternatif. Mereka diambil sesuai dengan sistem partai dalam lakukan PAW, yaitu pemilik nada paling banyak di Pileg 2014 yang tempat nomer urut dibawah anggota yang digantikan.

“Dalam PAW kami masih merujuk prosedur serta hasilnya lebih dipercepat hasil dari persetujuan antar partai politik, Pemkot Malang dan referensi gubernur. 9 Orang yang terlibat korupsi telah dipecat oleh partai, mereka awal mulanya juga sudah ajukan pengunduran diri. Hingga memudahkan partai dalam lakukan PAW, selain itu, PDIP memang sudah mempunyai kader yang siap menukar,” papar Made.

Ini hari, Made mengakui akan berkunjung ke DPRD Kota Malang untuk mengadakan pengurusan administrasi PAW dengan semua partai politik dan lembaga berkaitan. “Ini hari di buka pengurusan satu atap di kantor dewan, untuk penuhi kriteria PAW buat anggota dewan baru yang telah diserahkan oleh partai politik,” pungkasnya.

KPK mengambil keputusan 22 anggota DPRD Kota Malang menjadi terduga suap serta gratifikasi bahasan APBD-perubahan tahun 2015. Keseluruhan nilai suap serta gratifikasi yang dikasihkan Wali Kota non aktif Moch Anton sebesar Rp 5,8 miliar. Awal mulanya, 18 anggota DPRD ikut diputuskan menjadi terduga dengan masalah yang sama, sekarang mereka tengah melakukan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

About admin