Home / berita umum / Perpindahan Terpidana Masalah Korupsi Ke Lapas Nusakambangan

Perpindahan Terpidana Masalah Korupsi Ke Lapas Nusakambangan

Perpindahan Terpidana Masalah Korupsi Ke Lapas Nusakambangan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganjurkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk ajukan nama terpidana masalah korupsi yg bakalan dipindahkan ke Instansi Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap Jawa Tengah.

KPK awal mulanya sudah memperingatkan Ditjen PAS masalah ide perpindahan terpidana masalah korupsi ke Lapas Nusakambangan, waktu terpidana masalah korupsi Kartu Sinyal Masyarakat Elektronik (e-KTP) Setya Novanto ketahui berkeliaran dalam sebuah toko bangunan di wilayah Bandung Barat.

” Ada beberapa sel di Nusakambangan untuk definisi maksimum security yg masih dapat diperlukan. Sampai-sampai proses perpindahan terpidana, awal terpidana masalah korupsi yg high profil tentunya itu telah bisa mulai dijalankan, ” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (17/6) .

Febri menuturkan idenya pada bulan Juni ini akan ada surat lebih dahulu dari faksi Kementerian Hukum serta HAM. Surat itu akan dipelajari serta dikupas bersama dengan, sampai-sampai kelak dibuat daftar terpidana masalah korupsi yg akan dipindahkan ke lapas Nusakambangan itu.

Dia mengharap bila perpindahan itu sukses dijalankan, karena itu masalah terpidana wisata seperti yg dijalankan oleh Setnov tidak terulang.

” Didambakan dengan perpindahan itu serta skema yg telah ada kami juga cek ke Nusakambangan untuk maksimum security, karena itu tak ada lagi berlangsung apa yg tempo hari kita lihat contohnya ada terpidana yg diketemukan publik di toko bangunan atau diketemukan di dalam rumah makan atau di beberapa tempat lain, ” tuturnya.
KPK Susun Daftar Terpidana Korupsi untuk Dipindah ke NusakambanganJubir KPK Febri Diansyah.

Diluar itu, Febri memperingatkan ide tindakan lain yg dijalankan oleh KPK serta Ditjen PAS di Juni 2019 ini. Antara lainnya ialah berkenaan koreksi aturan Menkumham berkenaan remisi. Waktu dilihat KPK, kata Febri, peraturan itu punyai kemungkinan transaksional.

Karena dalam pemberian remisi ada keterkaitan beberapa pihak khusus di Lapas. KPK memandang butuh sinyal yg lebih jelas untuk satu orang terpidana memperoleh koreksi.

” Itu memperoleh remisi itu indikatornya harus jelas serta terarah biar meminimalkan subjektivitas disana serta pemberian remisi harus dijalankan berdasar pada skema, jadi bukan berdasar pada subjektivitas petinggi atau petugas di Lapas itu, ” ujarnya.

Ide tindakan ini, kata Febri, butuh dijalankan bulan ini. KPK mengharap Ditjen PAS dengan berkelanjutan mengerjakan ide rencana tindakan yg telah diatur itu. Cukup dengan aplikasi serta realisasi ide tindakan dengan berkelanjutan, perbaikan lapas dapat dijalankan dengan serius.

” Kalaupun tidak, mungkin kejadian-kejadian yg awal mulanya akan terulang, ” ujarnya.

KPK Susun Daftar Terpidana Korupsi untuk Dipindah ke NusakambanganSetya Novanto.

Pilihan Lapas Pilihan

Komisi Hukum DPR RI dengan terpisah mengajukan Kemenkumham untuk mengupas selanjutnya berkaitan peluang lapas lain yg berada di Indonesia ada kemungkinan pilihan menyimpan terpidana masalah korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani memperjelas jika keadaan Lapas Sukamiskin yg sekarang berubah menjadi penjara khusus tempat terpidana korupsi dianggap butuh dievaluasi selanjutnya

” Menurut saya butuh dipikir tidak membuat cuma Lapas Sukamiskin untuk Terpidana korupsi, tetapi untuk beberapa Lapas lain agar dapat dipecah, ” kata Arsul di kompleks MPR/DPR, Jakarta.

Arsul memandang keadaan Lapas Sukamiskin telah tidak sehat untuk menyimpan beberapa terpidana koruptor. Dia memandang Lapas itu tidak dibarengi dengan penambahan kwalitas serta jumlah sdm dari beberapa petugasnya.

” Tujuannya akan baik bila kebijaksanaan itu ditempatkan biar kontrolnya baik dan lain-lain, ” ujarnya.
KPK Susun Daftar Terpidana Korupsi untuk Dipindah ke NusakambanganArsul Sani.

Arsul memandang beberapa terpidana koruptor dapat mendesak beberapa petugas Lapas jika dikelompokkan di satu tempat. Beberapa terpidana koruptor menurut dia beberapa berlatar belakang bekas tokoh penduduk serta beberapa bekas petinggi negara yg punyai daya tawar yg masih kuat.

” Kita lihat segi lain jika berkumpulnya terpidana koruptor disana, yg bekas tokoh, selanjutnya bekas petinggi tinggi, dengan sosial itu kan miliki kebolehan untuk mengerjakan pressure terhadap pengelola lapasnya, ” ujarnya.

Di sisi lainnya, Arsul menuturkan status Lapas Sukamiskin jadi penjara khusus buat terpidana korupsi telah berjalan lama sebelum Jokowi berubah menjadi presiden. Dia mengharap kebijaksanaan untuk merusak beberapa terpidana koruptor ke Lapas lain dapat dikaji dengan serius oleh Kemenkumham.

” Kita mengharap Kemenkumham, dalam soal ini Dirjen PAS mulai berani mengupas. Apa yg harus dikaji? Kebijaksanaan dasarnya, ” ujarnya.

About penulis77