Home / berita umum / UU Antiterorisme Mengatur Keterlibatan TNI Usaha Penanggulangan Terorisme

UU Antiterorisme Mengatur Keterlibatan TNI Usaha Penanggulangan Terorisme

UU Antiterorisme Mengatur Keterlibatan TNI Usaha Penanggulangan Terorisme – UU Antiterorisme yang barusan disahkan mengatur keterlibatan TNI dalam usaha penanggulangan terorisme. Namun, bentuk serta tehnis pelibatan itu ditata oleh pemerintah lewat penerbitan ketentuan presiden (perpres).

” Bergantung will pemerintah, ingin dilibatkan cuma di fase penindakan dengan status diperbantukan saja oleh Polri, atau mempunyai lingkup operasional segera tanpa ada status perbantuan, ” kata anggota Pansus RUU Antiterorisme Bobby Adhityo Rizaldi pada wartawan, Sabtu (26/5/2018) malam.

Sebab, hingga selama ini memanglah belumlah ada ketentuan turunan dari UU TNI 34/2004 yang menerangkan proses operasi militer terkecuali perang (OMSP). Karenanya, pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme butuh ditata lewat perpres untuk mengsinergikan UU TNI serta UU Antiterorisme.

” Dalam pasal 43 pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini juga akan ditata selanjutnya dalam Perpres yang maksimum 1 th. mesti diterbitkan stelah pengesahan UU ini. Karna dalam UU 34/2004 TNI, ketentuan pelaksana OMSP-nya belumlah ada hingga saat ini, ” terang Bobby.

” Mengapa perpres bukanlah PP, karna PP mesti menginduk pada satu undang-undang, sedang perpres tidak. Hingga dapat jadi ketentuan pelaksana yang mengsinergikan UU 34/2004 dengan UU (Antiterorisme) ini, ” tambah politikus Partai Golkar itu.

Dia juga menerangkan, keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini digerakkan lewat pasukan super elite Komando Operasi Spesial Paduan (Koopssusgab). Koopssusgab di buat dengan susunan organisasi sendiri.

” Berkaitan Koopssusgab, sesudah rapat dengan Komisi I, Panglima juga akan berkonsultasi dengan pemerintah untuk buat payung hukumnya. Karna Koopssusgab ingin di buat dengan susunan organisasi sendiri, dikepalai bintang dua, aturan sendiri. Jadi bukanlah seperti pasukan TNI yang diperbantukan dalam operasi penindakan oleh Polri, ” sebut Bobby.

Namun, sesungguhnya bagaimana keinginan DPR masalah pelibatan TNI dalam mengatasi tindakan teror?

” Telah, kan berada di pengertian, di situ dimasukkan masalah keamanan, berarti di ranah criminal juicetice atau pidana. Ya intinya penindakan, contoh operasi penangkapan, ” katanya.

About admin